Data Master

Referensi Nomenklatur

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2027

189 Program
715 Kegiatan
3,518 Subkegiatan

Menampilkan 3,518 subkegiatan · versi 2027

Klik baris untuk lihat detail

Kode Subkegiatan Nama Subkegiatan Indikator Satuan SPM Jenis
2.17.06.2.01.0003

Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan

Kelompok Masyarakat NON-SPM Aktifitas
2.17.06.2.01.0004

Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.06.2.01.0005

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,...

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.06.2.01.0006

Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.06.2.01.0007

Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.06.2.01.0008

Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.06.2.01.0009

Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.06.3.01.0003

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pem...

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.06.3.01.0004

Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembe...

Kelompok Pra-Koperasi NON-SPM Layanan
2.17.06.4.01.0003

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pem...

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.06.4.01.0004

Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembe...

Kelompok Pra-Koperasi NON-SPM Layanan
2.17.07.2.01.0016

Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan...

Lembaga NON-SPM Aktifitas
2.17.07.2.01.0017

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum

Orang NON-SPM Aktifitas
2.17.07.2.01.0018

Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro d...

Orang NON-SPM Aktifitas
2.17.07.2.01.0019

Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.07.2.01.0020

Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencata...

Orang NON-SPM Aktifitas
2.17.07.2.01.0021

Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha

Orang NON-SPM Layanan
2.17.07.2.01.0022

Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.07.2.01.0023

Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM

Kegiatan NON-SPM Aktifitas
2.17.07.2.01.0024

Layanan Bantuan Penyelesaian Perkara Hukum bagi Pelaku Usaha

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penyelesaian Perkara Hukum

Orang NON-SPM Layanan
2.17.07.2.01.0025

Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.07.2.01.0026

Pembinaan dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi pelaku UMKM

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.07.2.01.0027

Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Pro...

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.07.3.02.0001

Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM

Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diaturdengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM

Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perda...

Perdasus/Perkada NON-SPM Layanan
2.17.07.3.03.0001

Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP

Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Keci...

Pelaku Usaha NON-SPM Layanan

Disclaimer

Pernyataan Resmi Platform Nakhoda

Dokumen yang tersedia di platform ini merupakan karya intelektual dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi, kebijakan, maupun posisi Bapperida, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Seluruh analisis dan rekomendasi yang termuat bersifat alternatif kebijakan yang ditujukan semata-mata untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Riwayat Pengeditan
Pengaduan, Kritik & Saran

Bantu kami menjadi lebih baik! Sampaikan pengaduan, kritik, atau saran Anda terkait Nakhoda. Tim kami akan menindaklanjutinya.

Terima Kasih