Data Master

Referensi Nomenklatur

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2027

189 Program
715 Kegiatan
3,518 Subkegiatan

Menampilkan 3,518 subkegiatan · versi 2027

Klik baris untuk lihat detail

Kode Subkegiatan Nama Subkegiatan Indikator Satuan SPM Jenis
2.16.02.2.01.0030

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan

Orang NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0031

Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar...

Komunitas NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0032

Penyusunan Konten

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Konten Komunikasi Publik

Konten NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.01.0004

Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemer...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0035

Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi...

Laporan NON-SPM Layanan
2.16.03.2.02.0038

Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas

Dokumen NON-SPM Layanan
2.16.03.2.02.0040

Penyediaan Akses Internet

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Din...

Titik NON-SPM Layanan
2.16.03.2.02.0041

Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses b...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0042

Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, ya...

Layanan NON-SPM Layanan
2.16.03.2.02.0043

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemeri...

Titik NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0044

Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasi...

Aplikasi NON-SPM Aktifitas
2.16.03.3.02.0013

Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwar...

Unit NON-SPM Aktifitas
2.16.03.3.02.0014

Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah...

Persentase NON-SPM Layanan
2.16.03.3.02.0015

Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital

orang NON-SPM Layanan
2.16.03.4.02.0013

Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwar...

Unit NON-SPM Layanan
2.16.03.4.02.0014

Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah...

Persentase NON-SPM Layanan
2.16.03.4.02.0015

Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital

orang NON-SPM Layanan
2.17.02.2.01.0001

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Kop...

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.02.2.02.0001

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi...

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.03.2.01.0003

Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.03.2.01.0004

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.04.2.01.0001

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.04.2.01.0003

Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.05.2.01.0001

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

Orang NON-SPM Aktifitas
2.17.06.2.01.0002

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup...

Keluarga NON-SPM Layanan

Disclaimer

Pernyataan Resmi Platform Nakhoda

Dokumen yang tersedia di platform ini merupakan karya intelektual dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi, kebijakan, maupun posisi Bapperida, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Seluruh analisis dan rekomendasi yang termuat bersifat alternatif kebijakan yang ditujukan semata-mata untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Riwayat Pengeditan
Pengaduan, Kritik & Saran

Bantu kami menjadi lebih baik! Sampaikan pengaduan, kritik, atau saran Anda terkait Nakhoda. Tim kami akan menindaklanjutinya.

Terima Kasih