Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2026
Menampilkan 3,537 subkegiatan · versi 2026
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.17.08.2.01.0006
|
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumb... |
Unit Usaha | NON-SPM | Layanan | |
2.17.09.3.01.0001
|
Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi. |
Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan kop... |
Kelompok | NON-SPM | Layanan | |
2.17.09.3.02.0001
|
Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi |
Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris |
Koperasi | NON-SPM | Layanan | |
2.17.09.4.01.0001
|
Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi. |
Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan kop... |
Kelompok | NON-SPM | Layanan | |
2.17.09.4.02.0001
|
Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi |
Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris |
Koperasi | NON-SPM | Layanan | |
2.18.02.2.01.0001
|
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanama... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.2.01.0003
|
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.2.01.0004
|
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.2.02.0001
|
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.2.02.0003
|
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi |
Daerah | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.2.02.0004
|
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.3.03.0001
|
Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur |
Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung P... |
Badan Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.3.04.0001
|
Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota |
Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota |
Badan Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.3.05.0001
|
Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar Kemitraan Usaha Nasional |
Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Huku... |
UMKM | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.3.06.0001
|
Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. |
Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.4.03.0001
|
Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur |
Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung P... |
Badan Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.4.04.0001
|
Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota |
Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota |
Badan Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.4.05.0001
|
Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar Kemitraan Usaha Nasional |
Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Huku... |
UMKM | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.4.06.0001
|
Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. |
Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.03.2.01.0002
|
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.03.2.01.0003
|
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.04.2.01.0005
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang m... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.04.2.01.0006
|
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan... |
Pelaku Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.04.2.01.0007
|
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |
Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem P... |
Pelaku Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.04.2.01.0008
|
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |
Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bida... |
Kegiatan Usaha | NON-SPM | Aktifitas |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional