Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2027
Menampilkan 3,518 subkegiatan · versi 2027
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.17.06.2.01.0003
|
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan |
Kelompok Masyarakat | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.06.2.01.0004
|
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya |
Unit Usaha | NON-SPM | Layanan | |
2.17.06.2.01.0005
|
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,... |
Unit Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.06.2.01.0006
|
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya |
Unit Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.06.2.01.0007
|
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya |
Unit Usaha | NON-SPM | Layanan | |
2.17.06.2.01.0008
|
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya |
Unit Usaha | NON-SPM | Layanan | |
2.17.06.2.01.0009
|
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota |
Unit Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.06.3.01.0003
|
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pem... |
Unit Usaha | NON-SPM | Layanan | |
2.17.06.3.01.0004
|
Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembe... |
Kelompok Pra-Koperasi | NON-SPM | Layanan | |
2.17.06.4.01.0003
|
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pem... |
Unit Usaha | NON-SPM | Layanan | |
2.17.06.4.01.0004
|
Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembe... |
Kelompok Pra-Koperasi | NON-SPM | Layanan | |
2.17.07.2.01.0016
|
Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan... |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.2.01.0017
|
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.2.01.0018
|
Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro d... |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.2.01.0019
|
Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha |
Unit Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.2.01.0020
|
Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencata... |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.2.01.0021
|
Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha |
Orang | NON-SPM | Layanan | |
2.17.07.2.01.0022
|
Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha |
Unit Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.2.01.0023
|
Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM |
Kegiatan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.2.01.0024
|
Layanan Bantuan Penyelesaian Perkara Hukum bagi Pelaku Usaha Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penyelesaian Perkara Hukum |
Orang | NON-SPM | Layanan | |
2.17.07.2.01.0025
|
Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
Unit Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.2.01.0026
|
Pembinaan dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi pelaku UMKM Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa |
Unit Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.2.01.0027
|
Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Pro... |
Unit Usaha | NON-SPM | Layanan | |
2.17.07.3.02.0001
|
Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diaturdengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM |
Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perda... |
Perdasus/Perkada | NON-SPM | Layanan | |
2.17.07.3.03.0001
|
Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP |
Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Keci... |
Pelaku Usaha | NON-SPM | Layanan |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional