Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2025
Menampilkan 3,468 subkegiatan · versi 2025
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.17.07.3.02.0001
|
Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diaturdengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM |
Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perda... |
Perdasus/Perkada | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.3.03.0001
|
Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP |
Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Keci... |
Pelaku Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.3.04.0001
|
Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha. |
Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan denga... |
Unit Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.4.02.0001
|
Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diaturdengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM |
Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perda... |
Perdasus/Perkada | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.4.03.0001
|
Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP |
Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Keci... |
Pelaku Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.07.4.04.0001
|
Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha. |
Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan denga... |
Unit Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.08.2.01.0002
|
Pengembangan Usaha Mikro Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi |
Unit Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.08.2.01.0003
|
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
Jumlah yang Difasilitasi |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.08.2.01.0004
|
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.08.2.01.0005
|
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi |
Unit Usaha | NON-SPM | Layanan | |
2.17.08.2.01.0006
|
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumb... |
Unit Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.09.3.01.0001
|
Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi. |
Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan kop... |
Kelompok | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.09.3.02.0001
|
Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi |
Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris |
Koperasi | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.09.4.01.0001
|
Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi. |
Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan kop... |
Kelompok | NON-SPM | Aktifitas | |
2.17.09.4.02.0001
|
Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi |
Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris |
Koperasi | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.2.01.0001
|
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanama... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.2.01.0003
|
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.2.01.0004
|
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.2.02.0001
|
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.2.02.0003
|
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi |
Daerah | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.2.02.0004
|
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.3.03.0001
|
Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur |
Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung P... |
Badan Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.3.04.0001
|
Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota |
Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota |
Badan Usaha | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.3.05.0001
|
Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar Kemitraan Usaha Nasional |
Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Huku... |
UMKM | NON-SPM | Aktifitas | |
2.18.02.3.06.0001
|
Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota. |
Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional