Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2027
Menampilkan 3,518 subkegiatan · versi 2027
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.15.05.2.01.0003
|
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian |
Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.05.2.01.0004
|
Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian |
Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia |
Unit | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.05.2.02.0001
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Opera... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.05.2.02.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembang... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.05.2.03.0001
|
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/K... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.05.2.03.0002
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.05.2.04.0001
|
Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupa... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.05.2.05.0001
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yan... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.05.2.05.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perk... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.05.2.06.0001
|
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaap... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.05.2.06.0002
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.05.2.07.0001
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaap... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.05.2.07.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pemb... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.05.3.06.0001
|
Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/K... |
Unit | NON-SPM | Layanan | |
2.15.05.3.06.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Ter... |
Laporan | NON-SPM | Layanan | |
2.15.05.3.07.0001
|
Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian |
Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian |
orang | NON-SPM | Layanan | |
2.15.05.4.06.0001
|
Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/K... |
Unit | NON-SPM | Layanan | |
2.15.05.4.06.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Ter... |
Laporan | NON-SPM | Layanan | |
2.15.05.4.07.0001
|
Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian |
Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian |
orang | NON-SPM | Layanan | |
2.16.02.2.01.0014
|
Relasi Media Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terv... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.16.02.2.01.0025
|
Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan |
% | NON-SPM | Layanan | |
2.16.02.2.01.0026
|
Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.16.02.2.01.0027
|
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah) |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.16.02.2.01.0028
|
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik |
% | NON-SPM | Layanan | |
2.16.02.2.01.0029
|
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komuni... |
Rekomendasi | NON-SPM | Aktifitas |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional