Data Master

Referensi Nomenklatur

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2025

188 Program
725 Kegiatan
3,468 Subkegiatan

Menampilkan 3,468 subkegiatan · versi 2025

Klik baris untuk lihat detail

Kode Subkegiatan Nama Subkegiatan Indikator Satuan SPM Jenis
2.16.03.2.02.0019

Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

Dokumen NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0020

Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta renc...

Aplikasi NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0021

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Aplikasi NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0022

Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasik...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0023

Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas

unit NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0024

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemeri...

Perangkat Daerah NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0025

Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, ya...

Layanan NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0026

Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0027

Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Ce...

Program NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0028

Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelengg...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0029

Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan

Aplikasi NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0030

Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas

Perangkat Daerah NON-SPM Aktifitas
2.16.03.3.02.0013

Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwar...

Unit NON-SPM Aktifitas
2.16.03.3.02.0014

Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah...

Persentase NON-SPM Aktifitas
2.16.03.3.02.0015

Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital

orang NON-SPM Aktifitas
2.16.03.4.02.0013

Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwar...

Unit NON-SPM Aktifitas
2.16.03.4.02.0014

Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah...

Persentase NON-SPM Aktifitas
2.16.03.4.02.0015

Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital

orang NON-SPM Aktifitas
2.17.02.2.01.0001

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Kop...

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.02.2.02.0001

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi...

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.03.2.01.0003

Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.03.2.01.0004

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan

Unit Usaha NON-SPM Layanan
2.17.04.2.01.0001

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.04.2.01.0003

Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan

Unit Usaha NON-SPM Aktifitas
2.17.05.2.01.0001

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian

Orang NON-SPM Aktifitas

Disclaimer

Pernyataan Resmi Platform Nakhoda

Dokumen yang tersedia di platform ini merupakan karya intelektual dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi, kebijakan, maupun posisi Bapperida, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Seluruh analisis dan rekomendasi yang termuat bersifat alternatif kebijakan yang ditujukan semata-mata untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Riwayat Pengeditan
Pengaduan, Kritik & Saran

Bantu kami menjadi lebih baik! Sampaikan pengaduan, kritik, atau saran Anda terkait Nakhoda. Tim kami akan menindaklanjutinya.

Terima Kasih