Data Master

Referensi Nomenklatur

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2025

188 Program
725 Kegiatan
3,468 Subkegiatan

Menampilkan 3,468 subkegiatan · versi 2025

Klik baris untuk lihat detail

Kode Subkegiatan Nama Subkegiatan Indikator Satuan SPM Jenis
2.15.05.2.07.0002

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pemb...

Laporan NON-SPM Aktifitas
2.15.05.3.06.0001

Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/K...

Unit NON-SPM Layanan
2.15.05.3.06.0002

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Ter...

Laporan NON-SPM Aktifitas
2.15.05.3.07.0001

Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian

Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian

Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian

orang NON-SPM Aktifitas
2.15.05.4.06.0001

Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/K...

Unit NON-SPM Layanan
2.15.05.4.06.0002

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Ter...

Laporan NON-SPM Aktifitas
2.15.05.4.07.0001

Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian

Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian

Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian

orang NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0014

Relasi Media

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terv...

Laporan NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0015

Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Ko...

Komunitas NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0016

Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daera...

Laporan NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0017

Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan

Permohonan NON-SPM Layanan
2.16.02.2.01.0018

Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi da...

Persentase NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0019

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komuni...

Rekomendasi NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0020

Diseminasi Informasi

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase khalayak yang terpapar informasi publik

Persentase NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0021

Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan me...

Media NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0022

Penyusunan Strategi Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun

Dokumen NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0023

Penyusunan Konten

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Konten Informasi Publik

Konten NON-SPM Aktifitas
2.16.02.2.01.0024

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan

Orang NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.01.0004

Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemer...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0013

Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional

Aplikasi NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0014

Koordinasi penyusunan proses bisnis

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo

Dokumen NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0015

Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

Laporan NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0016

Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional

Dokumen NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0017

Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah

Dokumen NON-SPM Aktifitas
2.16.03.2.02.0018

Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan pet...

Dokumen NON-SPM Aktifitas

Disclaimer

Pernyataan Resmi Platform Nakhoda

Dokumen yang tersedia di platform ini merupakan karya intelektual dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi, kebijakan, maupun posisi Bapperida, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Seluruh analisis dan rekomendasi yang termuat bersifat alternatif kebijakan yang ditujukan semata-mata untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Riwayat Pengeditan
Pengaduan, Kritik & Saran

Bantu kami menjadi lebih baik! Sampaikan pengaduan, kritik, atau saran Anda terkait Nakhoda. Tim kami akan menindaklanjutinya.

Terima Kasih