Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2026
Menampilkan 3,537 subkegiatan · versi 2026
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.15.02.2.11.0002
|
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perk... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.11.0003
|
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan d... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.12.0001
|
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.12.0002
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.13.0001
|
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.13.0002
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi An... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.13.0003
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilaya... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.13.0004
|
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perk... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.14.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Ang... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.14.0003
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam T... |
Unit | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.15.0003
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan... |
Unit | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.15.0004
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Ang... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.16.0001
|
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perd... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.16.0002
|
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pe... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.16.0003
|
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.3.18.0001
|
Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ |
Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ |
orang | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.4.18.0001
|
Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ |
Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ |
orang | NON-SPM | Layanan | |
2.15.03.2.01.0001
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenang... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.03.2.01.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.03.2.02.0001
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenan... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.03.2.02.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.03.2.03.0001
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha |
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.03.2.03.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggara... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.03.2.04.0001
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melaya... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.03.2.04.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai da... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional