Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2027
Menampilkan 3,518 subkegiatan · versi 2027
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.15.02.2.06.0017
|
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jala... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.06.0018
|
Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas |
Unit | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.07.0003
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.07.0005
|
Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota |
Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.07.0006
|
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota |
Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.07.0008
|
Penetapan Dokumen Teknis Andalalin Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota |
Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.08.0003
|
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan |
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.08.0004
|
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan |
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompet... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.08.0006
|
Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan |
Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.08.0007
|
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan |
Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angk... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.08.0008
|
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan |
Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.08.0009
|
Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan |
Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.09.0002
|
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan... |
Laporan | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.09.0003
|
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (... |
Unit | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.10.0001
|
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan K... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.10.0002
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.11.0001
|
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabu... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.11.0002
|
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perk... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.11.0003
|
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan d... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.12.0001
|
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.12.0002
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.13.0001
|
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.13.0002
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi An... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.13.0003
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilaya... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.13.0004
|
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perk... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional