Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2025
Menampilkan 3,468 subkegiatan · versi 2025
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.15.02.2.08.0009
|
Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan |
Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.09.0002
|
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.09.0003
|
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (... |
Unit | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.10.0001
|
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan K... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.10.0002
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.11.0001
|
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabu... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.11.0002
|
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perk... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.11.0003
|
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan d... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.12.0001
|
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.12.0002
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.13.0001
|
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.13.0002
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi An... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.13.0003
|
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilaya... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.13.0004
|
Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perk... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.14.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Ang... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.14.0003
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam T... |
Unit | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.15.0003
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan... |
Unit | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.15.0004
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Ang... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.02.2.16.0001
|
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perd... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.16.0002
|
Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pe... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.2.16.0003
|
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.3.18.0001
|
Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ |
Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ |
orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.02.4.18.0001
|
Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ |
Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ |
orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.15.03.2.01.0001
|
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenang... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.15.03.2.01.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional