Data Master

Referensi Nomenklatur

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2025

188 Program
725 Kegiatan
3,468 Subkegiatan

Menampilkan 3,468 subkegiatan · versi 2025

Klik baris untuk lihat detail

Kode Subkegiatan Nama Subkegiatan Indikator Satuan SPM Jenis
2.13.04.2.01.0015

Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa

Desa NON-SPM —
2.13.04.2.01.0016

Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

Laporan NON-SPM —
2.13.04.2.01.0017

Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.2.01.0018

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.3.01.0019

Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung...

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.3.01.0020

Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat yang Ditetapkan

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.3.01.0021

Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Kebijakan mengenai mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung a...

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.3.01.0022

Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/ Kampung adat

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah kebijakan mengenai pengangkatandan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat Yan...

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.3.01.0023

Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat Yang Ditetapkan

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.3.01.0024

Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Kebijakan mengenai aset kampung/kampung adat Yang Ditetapkan

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.3.01.0025

Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota;

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Laporan Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Da...

Laporan NON-SPM —
2.13.04.3.01.0026

Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat...

Laporan NON-SPM —
2.13.04.4.01.0019

Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung...

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.4.01.0020

Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat yang Ditetapkan

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.4.01.0021

Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Kebijakan mengenai mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung a...

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.4.01.0022

Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/ Kampung adat.

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah kebijakan mengenai pengangkatandan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat Yan...

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.4.01.0023

Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat Yang Ditetapkan

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.4.01.0024

Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Kebijakan mengenai aset kampung/kampung adat Yang Ditetapkan

Dokumen NON-SPM —
2.13.04.4.01.0026

Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa

Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat...

Laporan NON-SPM —
2.13.05.2.01.0001

Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

Dokumen NON-SPM —
2.13.05.2.01.0002

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyar...

Dokumen NON-SPM —
2.13.05.2.01.0003

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarun...

Lembaga NON-SPM —
2.13.05.2.01.0004

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK...

Unit NON-SPM —
2.13.05.2.01.0005

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa...

Dokumen NON-SPM —
2.13.05.2.01.0006

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Laporan NON-SPM —

Disclaimer

Pernyataan Resmi Platform Nakhoda

Dokumen yang tersedia di platform ini merupakan karya intelektual dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi, kebijakan, maupun posisi Bapperida, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Seluruh analisis dan rekomendasi yang termuat bersifat alternatif kebijakan yang ditujukan semata-mata untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Riwayat Pengeditan
Pengaduan, Kritik & Saran

Bantu kami menjadi lebih baik! Sampaikan pengaduan, kritik, atau saran Anda terkait Nakhoda. Tim kami akan menindaklanjutinya.

Terima Kasih