Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2026
Menampilkan 3,537 subkegiatan · versi 2026
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.10.06.2.01.0006
|
Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. |
Berita Acara | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.06.2.01.0007
|
Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.06.2.01.0008
|
Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.06.2.02.0001
|
Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daera... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.06.2.02.0002
|
Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Abse... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.06.2.02.0003
|
Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absent... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.06.2.02.0004
|
Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah d... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.06.3.01.0003
|
Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Ka... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.06.4.01.0003
|
Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Ka... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.07.2.01.0001
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.07.2.01.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.07.2.01.0003
|
Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupa... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.10.07.3.01.0004
|
Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Ad... |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.10.07.3.02.0001
|
Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota. Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota |
Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daera... |
Laporan | NON-SPM | Layanan | |
2.10.07.3.02.0002
|
Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota |
Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daer... |
Berita Acara | NON-SPM | Layanan | |
2.10.07.3.03.0001
|
Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya |
Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.10.07.3.04.0001
|
Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat |
Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.10.07.3.04.0002
|
Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat |
Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA |
Laporan | NON-SPM | Layanan | |
2.10.07.3.05.0001
|
Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat |
Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat |
Dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.10.07.3.06.0001
|
Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertipikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat |
Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat H... |
Sertifikat | NON-SPM | Layanan | |
2.10.07.3.07.0001
|
Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan |
Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat perib... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.07.3.07.0002
|
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan |
Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.07.3.08.0001
|
Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum. |
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.07.3.09.0001
|
Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota |
Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(sa... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.10.07.3.09.0002
|
Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota |
Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak... |
Berita Acara | NON-SPM | Layanan |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional