Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2026
Menampilkan 3,537 subkegiatan · versi 2026
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.08.02.2.02.0009
|
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau... |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.03.0007
|
pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan |
Lembaga | NON-SPM | Layanan | |
2.08.02.2.03.0008
|
penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan |
dokumen | NON-SPM | Layanan | |
2.08.02.2.03.0009
|
monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia l... |
laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.03.0010
|
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek |
orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.03.0011
|
mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.03.2.01.0003
|
monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota |
laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.03.2.01.0004
|
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.03.2.01.0005
|
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi |
orang | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.01.0006
|
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialis... |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.03.2.01.0007
|
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi |
Kebijakan | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.02.0003
|
&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kot... |
Orang | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.02.0004
|
layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korb... |
Orang | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.02.0005
|
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupate... |
orang | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.02.0006
|
layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempu... |
Orang | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.02.0007
|
layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Ti... |
orang | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.02.0008
|
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan ko... |
orang | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.02.0009
|
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten... |
orang | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.03.0005
|
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan... |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.03.2.03.0006
|
Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia L... |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.03.2.03.0007
|
pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan |
Orang | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.03.0008
|
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek |
orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.03.2.03.0009
|
Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.04.2.01.0004
|
Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan... |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.04.2.01.0005
|
Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupate... |
Kebijakan | NON-SPM | Aktifitas |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional