Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2025
Menampilkan 3,468 subkegiatan · versi 2025
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.07.05.2.02.0001
|
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Perselisihan yang Dicegah |
Perkara | NON-SPM | — | |
2.07.05.2.02.0002
|
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan |
Perkara | NON-SPM | — | |
2.07.05.2.02.0003
|
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi |
Asosiasi dan Serikat Pekerja | NON-SPM | — | |
2.07.05.2.02.0004
|
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah LKS Tripartit yang Dibina |
Lembaga | NON-SPM | — | |
2.07.05.2.02.0005
|
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja |
Orang | NON-SPM | — | |
2.08.02.2.01.0001
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gende... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.01.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) K... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.01.0005
|
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota |
Kebijakan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.01.0006
|
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.01.0007
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.01.0008
|
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.02.0001
|
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Huku... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.02.0002
|
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan... |
Organisasi | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.02.0003
|
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didamping... |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.02.0004
|
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningka... |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.03.0001
|
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mend... |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.03.0002
|
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko... |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.03.0003
|
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Ka... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.03.0004
|
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelaj... |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.03.0005
|
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/... |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.03.0006
|
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota |
Unit | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.01.0001
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiat... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.03.2.01.0002
|
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perem... |
Perangkat Daerah | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.03.2.02.0001
|
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengadua... |
Orang | NON-SPM | Layanan | |
2.08.03.2.02.0002
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Pe... |
Layanan | NON-SPM | Layanan |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional