Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2026
Menampilkan 3,537 subkegiatan · versi 2026
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.07.04.3.05.0002
|
Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan... |
SKRD | NON-SPM | Aktifitas | |
2.07.04.4.01.0008
|
Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandan... |
Perusahaan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.07.04.4.01.0009
|
Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.07.04.4.01.0010
|
Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerj... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.07.04.4.05.0002
|
Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan... |
SKRD | NON-SPM | Aktifitas | |
2.07.05.2.01.0001
|
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hu... |
Perusahaan | NON-SPM | Layanan | |
2.07.05.2.01.0002
|
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama |
Perusahaan | NON-SPM | Layanan | |
2.07.05.2.01.0003
|
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pe... |
Laporan | NON-SPM | Layanan | |
2.07.05.2.02.0001
|
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Perselisihan yang Dicegah |
Perkara | NON-SPM | Layanan | |
2.07.05.2.02.0002
|
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan |
Perkara | NON-SPM | Layanan | |
2.07.05.2.02.0003
|
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi |
Asosiasi dan Serikat Pekerja | NON-SPM | Layanan | |
2.07.05.2.02.0004
|
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
Jumlah LKS Tripartit yang Dibina |
Lembaga | NON-SPM | Layanan | |
2.07.05.2.02.0005
|
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja |
Orang | NON-SPM | Layanan | |
2.08.02.2.01.0001
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gende... |
Dokumen | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.01.0007
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.01.0010
|
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi |
Kebijakan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.01.0011
|
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.01.0012
|
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota |
Laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.01.0013
|
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialis... |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.01.0014
|
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek |
Orang | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.02.0003
|
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didamping... |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.02.0005
|
Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi |
Lembaga | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.02.0006
|
Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan |
Lembaga | NON-SPM | Layanan | |
2.08.02.2.02.0007
|
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/K... |
laporan | NON-SPM | Aktifitas | |
2.08.02.2.02.0008
|
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberday... |
orang | NON-SPM | Aktifitas |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional