Data Master

Referensi Nomenklatur

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2027

2027 Aktif 2026 2025

189 Program

715 Kegiatan

3,518 Subkegiatan

Bidang Urusan

Program

Kegiatan

Menampilkan 3,518 subkegiatan · versi 2027

Klik baris untuk lihat detail

Kode Subkegiatan	Nama Subkegiatan	Indikator	Satuan	SPM	Jenis
`2.07.05.2.02.0001`	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	NON-SPM	Layanan
`2.07.05.2.02.0002`	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	NON-SPM	Layanan
`2.07.05.2.02.0003`	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	NON-SPM	Layanan
`2.07.05.2.02.0004`	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	NON-SPM	Layanan
`2.07.05.2.02.0005`	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	NON-SPM	Layanan
`2.08.02.2.01.0007`	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	NON-SPM	Aktifitas
`2.08.02.2.01.0015`	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (le...	Lembaga	NON-SPM	Layanan
`2.08.02.2.01.0016`	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	Orang	NON-SPM	Aktifitas
`2.08.02.2.01.0017`	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Kab/Kota	Kebijakan	NON-SPM	Aktifitas
`2.08.02.2.01.0018`	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Laporan	NON-SPM	Aktifitas
`2.08.02.2.02.0010`	Pengembangan Ruang Bersama Indonesia kewenangan Kab/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan Ruang Bersama Indonesia	Kegiatan	NON-SPM	Layanan
`2.08.02.2.02.0011`	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan d...	Orang	NON-SPM	Layanan
`2.08.02.2.02.0012`	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan...	Laporan	NON-SPM	Aktifitas
`2.08.02.2.02.0013`	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan so...	Lembaga	NON-SPM	Layanan
`2.08.02.2.03.0012`	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga p...	Laporan	NON-SPM	Aktifitas
`2.08.02.2.03.0013`	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan a...	Lembaga	NON-SPM	Layanan
`2.08.02.2.03.0014`	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen	NON-SPM	Layanan
`2.08.02.2.03.0015`	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota yang menda...	Orang	NON-SPM	Layanan
`2.08.03.2.01.0008`	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Peremp...	Laporan	NON-SPM	Aktifitas
`2.08.03.2.01.0009`	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan...	Kegiatan	NON-SPM	Layanan
`2.08.03.2.01.0010`	Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagang...	Kebijakan	NON-SPM	Aktifitas
`2.08.03.2.01.0011`	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan...	Dokumen	NON-SPM	Layanan
`2.08.03.2.01.0012`	Bimbingan Teknis dan pendampingan SDM yang terkait langsung pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Bimbingan Teknis pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) da...	Orang	NON-SPM	Aktifitas
`2.08.03.2.02.0010`	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Ti...	Orang	NON-SPM	Layanan
`2.08.03.2.02.0011`	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak d...	Orang	NON-SPM	Layanan

Referensi Nomenklatur

Disclaimer

Terima Kasih