Data Master

Referensi Nomenklatur

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2026

189 Program
719 Kegiatan
3,537 Subkegiatan

Menampilkan 3,537 subkegiatan · versi 2026

Klik baris untuk lihat detail

Kode Subkegiatan Nama Subkegiatan Indikator Satuan SPM Jenis
1.05.02.2.01.0006

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Penc...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0008

Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimut...

Dokumen SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0010

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Pra...

Orang NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0011

Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsiona...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0012

Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan k...

Orang NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0013

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya

Orang NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0014

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatiha...

Orang NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0015

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Din...

laporan NON-SPM Layanan
1.05.02.2.01.0016

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Me...

Laporan NON-SPM Layanan
1.05.02.2.01.0017

Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah L...

Laporan NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0018

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia

Unit SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0019

Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas

Dokumen NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0020

Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

Dokumen SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0021

Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan

Dokumen SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0022

Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0023

Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ket...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0024

Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenter...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.01.0025

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas

Orang SPM Aktifitas
1.05.02.2.02.0004

Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peratura...

laporan NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.02.0005

Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

dokumen NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.02.0006

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah

unit NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.02.0007

Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan K...

Laporan NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.02.0008

Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan

laporan NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.02.0009

Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda

Dokumen NON-SPM Aktifitas
1.05.02.2.02.0010

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepa...

Laporan NON-SPM Aktifitas

Disclaimer

Pernyataan Resmi Platform Nakhoda

Dokumen yang tersedia di platform ini merupakan karya intelektual dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi, kebijakan, maupun posisi Bapperida, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Seluruh analisis dan rekomendasi yang termuat bersifat alternatif kebijakan yang ditujukan semata-mata untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Riwayat Pengeditan
Pengaduan, Kritik & Saran

Bantu kami menjadi lebih baik! Sampaikan pengaduan, kritik, atau saran Anda terkait Nakhoda. Tim kami akan menindaklanjutinya.

Terima Kasih