Data Master

Referensi Nomenklatur

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2025

188 Program
725 Kegiatan
3,468 Subkegiatan

Menampilkan 3,468 subkegiatan · versi 2025

Klik baris untuk lihat detail

Kode Subkegiatan Nama Subkegiatan Indikator Satuan SPM Jenis
6.01.02.2.01.0002

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan NON-SPM —
6.01.02.2.01.0003

Reviu Laporan Kinerja

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja

Laporan NON-SPM —
6.01.02.2.01.0004

Reviu Laporan Keuangan

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

Laporan NON-SPM —
6.01.02.2.01.0005

Pengawasan Desa

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa

Laporan NON-SPM —
6.01.02.2.01.0006

Kerja Sama Pengawasan Internal

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk

Kesepakatan NON-SPM —
6.01.02.2.01.0007

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Ti...

Dokumen NON-SPM —
6.01.02.2.02.0001

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani

Laporan NON-SPM —
6.01.02.2.02.0002

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Laporan NON-SPM —
6.01.03.2.01.0001

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun

Rekomendasi NON-SPM —
6.01.03.2.01.0002

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun

Rekomendasi NON-SPM —
6.01.03.2.02.0001

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Pendampingan dan Asistensi

Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daer...

perangkat daerah NON-SPM —
6.01.03.2.02.0002

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Pendampingan dan Asistensi

Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian...

perangkat daerah NON-SPM —
6.01.03.2.02.0003

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pendampingan dan Asistensi

Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pember...

Kegiatan NON-SPM —
6.01.03.2.02.0004

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Pendampingan dan Asistensi

Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan In...

perangkat daerah NON-SPM —
7.01.02.2.01.0001

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan...

Laporan NON-SPM —
7.01.02.2.01.0002

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Dokumen NON-SPM —
7.01.02.2.02.0001

Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Dokumen NON-SPM —
7.01.02.2.02.0002

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecam...

Laporan NON-SPM —
7.01.02.2.02.0003

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah...

Laporan NON-SPM —
7.01.02.2.03.0001

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang...

Dokumen NON-SPM —
7.01.02.2.03.0002

Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swas...

Unit NON-SPM —
7.01.02.2.04.0001

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan

Dokumen NON-SPM —
7.01.02.2.04.0002

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan

Laporan NON-SPM —
7.01.02.2.04.0003

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Laporan NON-SPM —
7.01.03.2.01.0001

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pemba...

Lembaga Kemasyarakatan NON-SPM —

Disclaimer

Pernyataan Resmi Platform Nakhoda

Dokumen yang tersedia di platform ini merupakan karya intelektual dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi, kebijakan, maupun posisi Bapperida, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Seluruh analisis dan rekomendasi yang termuat bersifat alternatif kebijakan yang ditujukan semata-mata untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Riwayat Pengeditan
Pengaduan, Kritik & Saran

Bantu kami menjadi lebih baik! Sampaikan pengaduan, kritik, atau saran Anda terkait Nakhoda. Tim kami akan menindaklanjutinya.

Terima Kasih