Data Master
Referensi Nomenklatur
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2025
Menampilkan 3,468 subkegiatan · versi 2025
Klik baris untuk lihat detail
| Kode Subkegiatan | Nama Subkegiatan | Indikator | Satuan | SPM | Jenis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.29.05.3.02.0003
|
Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. |
Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi |
Laporan | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.02.0004
|
Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. |
Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/... |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.02.0005
|
Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. |
Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.03.0001
|
Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. |
Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.03.0002
|
Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. |
Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.03.0003
|
Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. |
Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah |
Laporan | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.03.0004
|
Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. |
Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biog... |
Laporan | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.04.0001
|
Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. |
Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, invest... |
Laporan | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.04.0002
|
Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. |
Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax... |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.05.0001
|
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. |
Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan... |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.05.0002
|
Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. |
Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) d... |
Laporan | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.05.0003
|
Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. |
Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.05.0004
|
Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. |
Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.06.0001
|
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. |
Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi ene... |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.06.0002
|
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. |
Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi |
Laporan | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.06.0003
|
Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. |
Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan tekno... |
Laporan | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.06.0004
|
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. |
Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.06.0005
|
Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. |
Jumlah dokumen hasil pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.06.0006
|
Bimbingan Teknis Konservasi Energi Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. |
Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi |
Laporan | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.07.0001
|
Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral |
Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola ole... |
Laporan | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.08.0001
|
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi |
Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan... |
Laporan | NON-SPM | — | |
3.29.05.3.09.0001
|
Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah |
Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbaruk... |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.4.02.0001
|
Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. |
Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pem... |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.4.02.0002
|
Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. |
Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi k... |
Dokumen | NON-SPM | — | |
3.29.05.4.02.0003
|
Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. |
Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi |
Laporan | NON-SPM | — |
Subkegiatan
Identifikasi
Kinerja & Indikator
Kinerja
Indikator
Pelaksana
Tag
Definisi Operasional