Data Master

Referensi Nomenklatur

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pemerintah daerah · versi 2025

188 Program
725 Kegiatan
3,468 Subkegiatan

Menampilkan 3,468 subkegiatan · versi 2025

Klik baris untuk lihat detail

Kode Subkegiatan Nama Subkegiatan Indikator Satuan SPM Jenis
3.27.07.3.01.0007

Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota

Laporan NON-SPM Aktifitas
3.27.07.4.01.0007

Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Jumlah Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota

Laporan NON-SPM Aktifitas
3.28.04.2.01.0006

Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti

Permohonan NON-SPM —
3.28.04.2.01.0007

Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota

Dokumen NON-SPM —
3.28.04.2.01.0008

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif

Desa NON-SPM —
3.28.04.2.01.0011

Perencanaan Pengelolaan TAHURA

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun...

Dokumen NON-SPM —
3.28.04.2.01.0012

Penanganan konflik tenurial di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Luas areal konflik tenurial yang ditangani

Ha NON-SPM Aktifitas
3.28.04.2.01.0013

Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi

Hektar NON-SPM Aktifitas
3.28.04.2.01.0014

Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan

Ha NON-SPM Aktifitas
3.28.04.2.01.0015

Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem

Ha NON-SPM Aktifitas
3.28.04.2.01.0016

Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota

Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Pena...

Dokumen NON-SPM Aktifitas
3.28.08.3.01.0001

Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota

Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota

Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisio...

Dokumen NON-SPM —
3.28.08.3.02.0001

Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota

Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota

Jumlah SDM kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan l...

Lembaga NON-SPM —
3.28.08.4.01.0001

Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota

Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota

Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisio...

Dokumen NON-SPM —
3.29.02.3.01.0001

Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)

Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)

Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (ge...

Dokumen NON-SPM —
3.29.02.3.02.0001

Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah

Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah.

Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Ters...

Dokumen NON-SPM —
3.29.02.3.03.0001

Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi

Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi.

Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia

Dokumen NON-SPM —
3.29.02.4.01.0001

Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)

Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)

Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (ge...

Dokumen NON-SPM —
3.29.02.4.02.0001

Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah

Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah.

Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Ters...

Dokumen NON-SPM —
3.29.02.4.03.0001

Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi

Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi.

Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia

Dokumen NON-SPM —
3.29.05.2.01.0001

Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupate...

Dokumen NON-SPM —
3.29.05.2.01.0002

Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daer...

Dokumen NON-SPM —
3.29.05.2.01.0003

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsun...

Laporan NON-SPM —
3.29.05.3.02.0001

Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung

Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pem...

Dokumen NON-SPM —
3.29.05.3.02.0002

Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya

Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi k...

Dokumen NON-SPM —

Disclaimer

Pernyataan Resmi Platform Nakhoda

Dokumen yang tersedia di platform ini merupakan karya intelektual dari penulis dan tidak mencerminkan pandangan resmi, kebijakan, maupun posisi Bapperida, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Seluruh analisis dan rekomendasi yang termuat bersifat alternatif kebijakan yang ditujukan semata-mata untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Riwayat Pengeditan
Pengaduan, Kritik & Saran

Bantu kami menjadi lebih baik! Sampaikan pengaduan, kritik, atau saran Anda terkait Nakhoda. Tim kami akan menindaklanjutinya.

Terima Kasih