Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Digital Melalui Integrasi Data dan Pengawasan Internal Adaptif di Kabupaten Belitung Timur

Policy brief ini merekomendasikan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital di Kabupaten Belitung Timur melalui model “Beltim Digital Governance Hub”: tata kelola data terpadu yang menghubungkan Satu Data, SPBE, pengawasan internal, dan pelayanan publik prioritas. Masalah utama bukan semata ketersediaan aplikasi, tetapi fragmentasi data, variasi kualitas data antarperangkat daerah, belum kuatnya standar metadata, serta belum optimalnya pemanfaatan jejak digital untuk pengawasan kinerja dan risiko. Secara nasional, transformasi digital pemerintah bergerak positif. Indeks SPBE nasional 2024 mencapai 3,12 dari skala 5 dan melampaui target RPJMN 2,60; Indonesia juga naik dari peringkat 77 pada 2022 menjadi 64 dari 193 negara dalam UN E-Government Survey 2024 (Kementerian PANRB, 2025). Namun, peningkatan indeks perlu diterjemahkan menjadi tata kelola lokal yang lebih terintegrasi, aman, dan bermanfaat langsung bagi keputusan daerah. Rekomendasi utama adalah menerbitkan kebijakan kepala daerah tentang tata kelola data dan interoperabilitas, membentuk forum lintas perangkat daerah yang menetapkan pemilik data dan standar kualitas data, mengintegrasikan data prioritas ke dalam dashboard manajemen pembangunan, serta menempatkan Inspektorat sebagai assurance partner melalui audit berbasis risiko digital. Pendekatan ini lebih realistis daripada membangun banyak aplikasi baru karena memanfaatkan inisiatif yang sudah ada, termasuk penguatan SIDADANG Beltim sebagai instrumen input dan validasi data daerah. Dalam jangka 12 bulan, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat memulai dari inventarisasi data, integrasi dataset prioritas, pemantauan kualitas data, dan penerapan pengawasan internal berbasis log, indikator kinerja, dan risiko.