Memperkuat Tata Kelola Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung Timur

Penguatan tata kelola inovasi pelayanan publik merupakan strategi penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah. Kabupaten Belitung Timur telah menunjukkan kemajuan dalam transformasi digital melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meningkat dari 2,15 pada tahun 2020–2021 menjadi 4,16 pada tahun 2024, serta pengembangan berbagai inovasi layanan berbasis digital. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola inovasi pelayanan publik di Kabupaten Belitung Timur serta mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif melalui telaah kebijakan, observasi, dan studi dokumen terkait reformasi birokrasi dan SPBE. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi layanan telah berkembang, tata kelola inovasi masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi sistem antar-OPD, belum optimalnya integrasi data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya institusionalisasi inovasi. Kondisi ini menyebabkan inovasi belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan. Kajian ini menyimpulkan bahwa penguatan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Belitung Timur perlu difokuskan pada integrasi sistem layanan, penguatan kelembagaan inovasi, peningkatan kapasitas ASN, dan penguatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.