Policy Paper
Kebijakan Integratif Penanggulangan Kemiskinan Untuk Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19
Oleh: · 2022
Detail Penulis
Penulis 1
Nama
Irsyadinnas
Instansi
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kab. Belitung Timur
0
0 ulasan
5
4
3
2
1
Penilaian kamu:
Masuk untuk memberi penilaianKata Kunci:
Baca Dokumen
Pratinjau Gratis Berakhir
Masuk untuk membaca selengkapnya
Buat akun gratis dengan Google dan dapatkan akses penuh ke seluruh dokumen.
Masuk dengan Google — GratisAbstrak:
Agenda penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas daerah sejak dulu di Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Buktinya, persoalan kemiskinan selalu muncul sebagai isu prioritas di setiap dokumen perencanaan daerah terutama di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Beltim. Bukan hanya sebagai prioritas daerah, agenda penanggulangan kemiskinan sudah menjadi isu global ditetapkan sebagai target pertama dari 17 tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Mencermati Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kabupaten Beltim Tahun 2020, pemerintah daerah mengklaim bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan relatif naik dari tahun ke tahun, dengan kondisi data terkini di tahun 2020 lalu porsi anggaran untuk isu kemiskinan telah terealisasi sampai sekitar 94,1 M dari target anggaran sebesar 121,5 M atau sekitar 1/8 dari APBD Kabupaten Beltim.
Namun faktanya, capaian kinerja penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Dalam 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin relatif bertambah, meskipun sempat turun namun tidak signifikan, capaian ini mulai dari tahun 2017 sebesar 6,81 persen, tahun 2018 sebesar 7,06 persen, tahun 2019 sebesar 6,60 persen, tahun 2020 sebesar 6,52 persen, dan terakhir pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 7,20 persen akibat pandemi Covid-19, sehingga menempatkan Kabupaten Beltim sebagai daerah dengan capaian tertinggi persentase penduduk miskin dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Bukti dan fakta di atas mengarah kepada argumentasi bahwa kemiskinan merupakan isu prioritas yang harus segera diselesaikan oleh terutama pemerintah daerah, perlu solusi yang komprehensif dalam penyelesaiannya, sehingga kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi berupa alternatif kebijakan yang integratif yang berfokus langsung ke inti permasalahan (berdasarkan Garis Kemiskinan / GK) dalam agenda prioritas penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Beltim.
Abstrak Lengkap
Agenda penanggulangan kemiskinan telah menjadi prioritas daerah sejak dulu di Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Buktinya, persoalan kemiskinan selalu muncul sebagai isu prioritas di setiap dokumen perencanaan daerah terutama di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Beltim. Bukan hanya sebagai prioritas daerah, agenda penanggulangan kemiskinan sudah menjadi isu global ditetapkan sebagai target pertama dari 17 tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Mencermati Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Kabupaten Beltim Tahun 2020, pemerintah daerah mengklaim bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan relatif naik dari tahun ke tahun, dengan kondisi data terkini di tahun 2020 lalu porsi anggaran untuk isu kemiskinan telah terealisasi sampai sekitar 94,1 M dari target anggaran sebesar 121,5 M atau sekitar 1/8 dari APBD Kabupaten Beltim.
Namun faktanya, capaian kinerja penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Dalam 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin relatif bertambah, meskipun sempat turun namun tidak signifikan, capaian ini mulai dari tahun 2017 sebesar 6,81 persen, tahun 2018 sebesar 7,06 persen, tahun 2019 sebesar 6,60 persen, tahun 2020 sebesar 6,52 persen, dan terakhir pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 7,20 persen akibat pandemi Covid-19, sehingga menempatkan Kabupaten Beltim sebagai daerah dengan capaian tertinggi persentase penduduk miskin dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Bukti dan fakta di atas mengarah kepada argumentasi bahwa kemiskinan merupakan isu prioritas yang harus segera diselesaikan oleh terutama pemerintah daerah, perlu solusi yang komprehensif dalam penyelesaiannya, sehingga kajian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi berupa alternatif kebijakan yang integratif yang berfokus langsung ke inti permasalahan (berdasarkan Garis Kemiskinan / GK) dalam agenda prioritas penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Beltim.
Bidang Urusan:
Panduan Komentar
Sampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan dan konstruktif.
Fokus pada substansi kebijakan, bukan pada pribadi narasumber atau pihak lain.
Hindari ujaran kebencian, provokasi, dan informasi yang belum terverifikasi.
Komentar yang tidak sesuai etika akan dihapus oleh moderator.
Komentar yang masuk akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan secara publik.