Policy Paper
Kebijakan Efektif Pengendalian Inflasi yang Berfokus Kepada Sektor dan Komoditas Perikanan di Kabupaten Belitung Timur
Oleh: · 2023
Detail Penulis
Penulis 1
Nama
Irsyadinnas
Instansi
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kab. Belitung Timur
0
0 ulasan
5
4
3
2
1
Penilaian kamu:
Masuk untuk memberi penilaianBaca Dokumen
Pratinjau Gratis Berakhir
Masuk untuk membaca selengkapnya
Buat akun gratis dengan Google dan dapatkan akses penuh ke seluruh dokumen.
Masuk dengan Google — GratisAbstrak:
Salah satu komoditas yang rutin dikonsumsi masyarakat Belitung Timur (Beltim) adalah ikan laut. Namun sayangnya, meskipun Beltim terkenal sebagai daerah penghasil ikan, harga ikan laut di pasar tradisional mengalami fluktuasi harga yang acap kali tidak terkendali dan bahkan cenderung terus naik, sehingga mengakibatkan ikan laut selalu muncul sebagai komoditas penyumbang inflasi di Beltim, baik itu inflasi bulanan, maupun tahunan.
Inflasi (kenaikan harga secara terus menerus dari barang yang rutin dikonsumsi masyarakat) harus dikendalikan, karena kenaikan harga yang tak terkendali akan menyebabkan terjadinya pelemahan daya beli dari sisi masyarakat sebagai konsumen. Sebaliknya, penurunan harga barang terus menerus juga akan mengakibatkan deflasi, yang jika penurunan tersebut tidak terkendali, maka akan menyebabkan kerugian dari sisi produsen.
Mencermati rencana aksi pengendalian inflasi Beltim 2022-2024 bisa dikatakan cukup banyak upaya telah dilakukan oleh Pemda Beltim untuk menekan laju inflasi melalui penerapan kebijkan 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif), namun kebijakan tersebut dirasa belum memuaskan, karena faktanya ikan laut masih menjadi komoditas rutin penyumbang inflasi di dalam setiap Berita Resmi Statistik (BRS) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Beltim.
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan alternatif kebijakan pengendalian inflasi yang disusun dan berfokus pada komoditas rutin yang dikonsumsi masyarakat dan sering muncul sebagai komoditas penyumbang inflasi khususnya ikan laut, sehingga upaya pengendalian inflasi bisa lebih fokus, terarah, dan sekaligus memastikan daya beli masyarakat terhadap sumber pangan pokok bisa terjaga.
Abstrak Lengkap
Salah satu komoditas yang rutin dikonsumsi masyarakat Belitung Timur (Beltim) adalah ikan laut. Namun sayangnya, meskipun Beltim terkenal sebagai daerah penghasil ikan, harga ikan laut di pasar tradisional mengalami fluktuasi harga yang acap kali tidak terkendali dan bahkan cenderung terus naik, sehingga mengakibatkan ikan laut selalu muncul sebagai komoditas penyumbang inflasi di Beltim, baik itu inflasi bulanan, maupun tahunan.
Inflasi (kenaikan harga secara terus menerus dari barang yang rutin dikonsumsi masyarakat) harus dikendalikan, karena kenaikan harga yang tak terkendali akan menyebabkan terjadinya pelemahan daya beli dari sisi masyarakat sebagai konsumen. Sebaliknya, penurunan harga barang terus menerus juga akan mengakibatkan deflasi, yang jika penurunan tersebut tidak terkendali, maka akan menyebabkan kerugian dari sisi produsen.
Mencermati rencana aksi pengendalian inflasi Beltim 2022-2024 bisa dikatakan cukup banyak upaya telah dilakukan oleh Pemda Beltim untuk menekan laju inflasi melalui penerapan kebijkan 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif), namun kebijakan tersebut dirasa belum memuaskan, karena faktanya ikan laut masih menjadi komoditas rutin penyumbang inflasi di dalam setiap Berita Resmi Statistik (BRS) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Beltim.
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan alternatif kebijakan pengendalian inflasi yang disusun dan berfokus pada komoditas rutin yang dikonsumsi masyarakat dan sering muncul sebagai komoditas penyumbang inflasi khususnya ikan laut, sehingga upaya pengendalian inflasi bisa lebih fokus, terarah, dan sekaligus memastikan daya beli masyarakat terhadap sumber pangan pokok bisa terjaga.
Bidang Urusan:
Panduan Komentar
Sampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan dan konstruktif.
Fokus pada substansi kebijakan, bukan pada pribadi narasumber atau pihak lain.
Hindari ujaran kebencian, provokasi, dan informasi yang belum terverifikasi.
Komentar yang tidak sesuai etika akan dihapus oleh moderator.
Komentar yang masuk akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan secara publik.