Garam dari Laut Sendiri: Kebijakan Pengembangan Usaha Garam Rakyat sebagai Pilar Blue Economy Pesisir Kabupaten Belitung Timur

Kabupaten Belitung Timur memiliki garis pantai sepanjang 430 km dan luas wilayah laut 15.461,03 km² dengan 141 pulau kecil [1]. Ini adalah aset pesisir yang luar biasa. Namun di sepanjang garis pantai itu, tidak ada satu pun petambak garam rakyat yang tercatat aktif berproduksi. Sementara itu, Indonesia mengimpor garam lebih dari 2,8 juta ton setiap tahun, angka yang terus bertahan selama puluhan tahun karena produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan nasional [2]. Ironi ini bukan hanya ironi nasional; ini bisa kita pandang juga sebagai ironi Belitung Timur yang hidup di tepi laut namun membeli garam dari jauh. Penelitian dari Universitas Bangka Belitung menunjukkan bahwa perairan pantai di Kepulauan Bangka Belitung dengan karakteristik salinitas, suhu, dan kondisi oseanografi yang relatif seragam memiliki potensi kualitatif produksi garam yang cukup menjanjikan dan mampu bersaing dengan produksi dari wilayah lain [3]. Kabupaten Bangka Tengah di pulau yang bertetangga bahkan sudah mulai merintis usaha garam rakyat sebagai komoditas unggulan pesisir [2]. Belitung Timur memiliki kondisi alam yang serupa dan belum terlambat untuk memulai. Kajian kebijakan ini menyajikan argumentasi bahwa pengembangan usaha garam rakyat di Belitung Timur bukan sekadar diversifikasi ekonomi pesisir, melainkan implementasi paling konkret dari visi Blue Economy yang termaktub dalam RPJPD Kabupaten Belitung Timur 2025–2045 [4]. Ia juga didukung penuh oleh kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang secara eksplisit menempatkan petambak garam sebagai subjek perlindungan negara [5].